Awas Telat Bayar Kpr! Ini Kerugiannya

Sudahkah kamu tahu konsekuensi yg akan didapatkan apabila telat bayar KPR? Yuk, cari tahu informasinya pada postingan ini!

Tak dipungkiri, dalam masa pelunasan KPR yg panjang, hal-hal yg tidak terduga mampu saja terjadi dengan cara tiba-tiba.

Pastinya, faktor tersebut mampu menyebabkan nasabah mengalami fase gagal bayar.

Dengan kondisi tersebut, nasabah akan memperoleh konsekuensi yg tidak diinginkan sebelumnya, contohnya semacam risiko penyitaan barang jaminan.

Ya, bank sebagai lembaga yg menawarkan pinjaman pada nasabah mempunyai hak penguasaan alias penyitaan atas objek yg dijadikan sebagai jaminan ketika debitur melakukan gagal bayar.

Penyitaan suatu aset yg menjadi jaminan berupa rumah tidak akan tiba-tiba dilakukan ketika kamu telat bayar cicilan rumah.

Akan tetapi, ketika pertama kali telat membayar cicilan bulanan lewat tanggal jatuh tempo, kamu akan dikenakan denda keterlambatan alias biasa disebut denda berjalan.

Nah, terkait dengan telat bayar KPR, tersedia berbagai prosedur sebelum penyitaan hingga dilakukan pada rumah KPR.

Berikut penjelasannya.

Prosedur Sanksi Telat Bayar KPR
1. Pemberitahuan Melalui Telepon serta SMS

Satu minggu sebelum jatuh tempo pembayaran, biasanya pihak bank telah gencar menghubungi nasabah melewati telepon maupun pesan singkat.

Hal ini berfungsi supaya nasabah mampu segera melakukan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan kredit.

Nah, pengumuman ini berjalan hingga nasabah telah membayar tagihan.

2. Surat Teguran

Jika prosedur di atas tidak juga diindahkan serta nasabah telat bayar KPR, setelahnya pihak bank akan menawarkan surat teguran terhadap nasabah.

Saat surat ini diberikan, sejatinya pihak bank tetap menawarkan lumayan peluang serta juga menunggu iktikad baik dari nasabah.

3. Surat Peringatan Pertama (SP 1)

Setelah surat teguran juga tidak direspons dengan baik, selanjutnya pihak bank akan mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) terhadap nasabah.

BACA JUGA:  Hal yang harus diperhatikan membeli rumah second dengan status PPJB Developer.

Selain itu, status kredit nasabah pun telah diturunkan oleh bank, dari yg sebelumnya Kredit dalam Perhatian Khusus menjadi Kredit Kurang Lancar.

4. Surat Peringatan Kedua (SP 2)

Bila pemberian SP 1 tidak mendapat respons yg memuaskan, berselang 2 alias 3 minggu kemudian, bank akan menawarkan Surat Peringatan Kedua (SP 2).

Dengan begitu status kredit nasabah akan terus memprihatinkan, yg tadinya Kredit Kurang Lancar turun menjadi Kredit yg Diragukan.

Selain mengirimkan SP 2, bank juga akan menawarkan billing tagihan KPR yg belum dibayar beserta bunga serta juga denda sekaligus penaliti yg jumlahnya lumayan besar.

Pada prosedur ini, pihak bank tetap membuka peluang bagi nasabah untuk menawarkan respon, baik dengan jalan Refinancing, Restructuring maupun Rescheduling.

5. Surat Peringatan Ketiga (SP 3)

Setelah SP 2 tidak juga digubris, bank akan mengirimkan Surat Peringatan Ketiga alias yg terakhir.

Dengan begitu status kredit nasabah akan turun menjadi Kredit Macet.

Lalu, pihak bank juga menawarkan pilihan terhadap nasabah untuk menjual rumah KPR dengan waktu yg dibatasi untuk mampu melunasi kewajiban pembayaran tunggakan kredit.

6. Penyitaan Aset

Apabila solusi dari pihak bank tidak digubris, pihak bank akhirnya melakukan penyitaan terhadap aset rumah KPR tersebut.

Dalam faktor ini, bank sebagai pemegang Hak tanggungan jaminan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan penyitaan aset jaminan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 pasal 6, mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yg berkaitan dengan Tanah.

Setelah melakukan sita jaminan pada rumah KPR tersebut, bank akan melakukan berbagai tindakan:

Menjual rumah melewati lelang jaminan
Menjual rumah tanpa melewati lelang
Penebusan jaminan

Leave a Reply

Your email address will not be published.